JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menjaga supremasi sipil dalam responsnya terhadap pertanyaan soal isu darurat militer. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini berlangsung selama tiga jam, membahas sejumlah isu strategis terkait peran militer dan kepolisian di Indonesia.
Menurut Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB dan mantan Menteri Agama, supremasi sipil menjadi salah satu poin utama yang mereka sampaikan. “Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan pada Kamis malam.
Lukman juga mengajak masyarakat untuk melihat secara nyata komitmen Presiden. Ia menambahkan, “Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi.”
TNI dan Fokus Tugas Pokok
Dalam pertemuan tersebut, GNB menyoroti keterlibatan TNI di ruang sipil. Organisasi ini menekankan pentingnya menempatkan TNI sebagai tentara profesional. Dengan demikian, prajurit TNI tidak terbebani tugas-tugas di luar fungsi pokoknya.
“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” jelas Lukman.
Penekanan GNB terhadap profesionalisme TNI juga merupakan bentuk dorongan agar militer dapat mendukung pembangunan nasional secara optimal, tanpa campur tangan berlebihan dalam urusan sipil yang bukan domainnya.
Usulan Reformasi Polri dan Komisi Investigasi
Selain isu supremasi sipil, GNB juga menyampaikan aspirasi terkait reformasi Polri dan penyelidikan kerusuhan Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai "Prahara Agustus."
GNB meminta Presiden Prabowo membentuk komisi khusus untuk reformasi Polri serta komisi investigasi independen guna menyelidiki peristiwa kerusuhan tersebut. Lukman Hakim Saifuddin memastikan bahwa Presiden menyetujui usulan tersebut.
Pendirian komisi ini diharapkan dapat memperkuat institusi kepolisian dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam menangani insiden yang memengaruhi keamanan nasional.
Tokoh-Tokoh yang Hadir
Pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Mereka antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, dan Omi Komariah Nurcholish Madjid.
Selain itu, hadir juga Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A. Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh. Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Keberagaman latar belakang tokoh yang hadir menunjukkan upaya GNB menghadirkan pandangan lintas sektoral dalam membahas isu strategis nasional.
Implementasi Komitmen Supremasi Sipil
Kehadiran tokoh lintas agama, akademisi, dan aktivis di Istana Kepresidenan menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil. Komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan supremasi sipil menjadi pesan kuat bagi publik.
GNB berharap seluruh janji dan pernyataan Presiden terealisasi melalui langkah konkret, baik dalam penguatan profesionalisme TNI maupun reformasi Polri. Hal ini juga mencerminkan aspirasi masyarakat agar pemerintah dan militer saling menghormati batasan peran masing-masing, demi terciptanya stabilitas nasional.
Pertemuan selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan GNB menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga supremasi sipil dan profesionalisme institusi militer. Usulan reformasi Polri dan pembentukan komisi investigasi independen direspons positif, membuka jalan bagi transparansi serta akuntabilitas dalam menangani peristiwa penting di tingkat nasional.
Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, masyarakat dapat menilai sendiri implementasi komitmen Presiden dari waktu ke waktu. Keseriusan pemerintah dalam menjaga supremasi sipil dan profesionalisme TNI menjadi indikator penting dalam memperkuat demokrasi dan stabilitas bangsa.